Trending

Pansus I DPRD Kalsel Bedah LKPj 2025, Tekankan Reformasi Layanan Publik dan Penguatan SDM Aparatur

KOORDINASI: Suasana rapat kerja Pansus I DPRD Kalsel bersama mitra kerja lingkup Pemprov Kalsel - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan pendalaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Rapat pembahasan tersebut dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, dan menghadirkan sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).

Dalam pembahasan itu, Pansus I tidak hanya menilai capaian kinerja tahun 2025, tetapi juga mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya yang telah dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah.

Anggota Pansus I DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan bahwa evaluasi LKPj harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

“Evaluasi LKPj ini harus menjadi instrumen perbaikan yang konkret. Kita ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan kualitas SDM aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.

“Peningkatan kapasitas aparatur tidak bisa ditunda. SDM yang profesional dan adaptif akan menentukan kualitas layanan pemerintah ke depan,” tambahnya.

Dalam pembahasan bersama Disdukcapil Kalsel, Pansus I menyoroti penguatan sistem satu data kependudukan serta rencana konsolidasi anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi publik.

Sementara itu, bersama Dinas PMD, pembahasan difokuskan pada optimalisasi program desa, termasuk pengembangan desa digital di Kabupaten Balangan.

Adapun bersama BPSDMD, Pansus I mendorong penguatan Learning Management System (LMS) serta peningkatan kualitas pelatihan aparatur guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Seluruh hasil pembahasan tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis Pansus I DPRD Kalsel sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Penulis: Fathur

Lebih baru Lebih lama