 |
| KOORDINASI: Jajaran Komisi I DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke BNPB Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat diikuti jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Rombongan diterima langsung Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel dan BNPB membahas langkah antisipatif menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang, meningkatkan risiko kekeringan, serta memperbesar potensi kebakaran lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk langkah proaktif DPRD dalam merespons potensi bencana yang berulang terjadi di Kalimantan Selatan, terutama karhutla yang kerap menjadi ancaman saat musim kemarau.
Menurutnya, Kalsel perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyusun strategi mitigasi yang lebih terukur, mulai dari pencegahan dini, kesiapan personel, hingga penanganan darurat jika kondisi memburuk.
“Setelah konsultasi ini kami akan mendorong tindak lanjut melalui koordinasi dan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait di daerah. Langkah ini penting agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada tataran diskusi hari ini, tetapi diwujudkan melalui strategi konkret dalam menghadapi potensi ancaman karhutla pada tahun ini,” ujar Rais Ruhayat.
Selain membahas dampak El Nino, pertemuan juga menyoroti pentingnya sistem penanganan kebakaran lahan yang terpadu dan responsif. Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai langkah Komisi I DPRD Kalsel mencerminkan kepedulian dan kesiapsiagaan daerah dalam mengantisipasi potensi bencana sejak dini.
Agus juga menyarankan agar status siaga darurat dapat segera diterapkan bila kondisi di lapangan mulai menunjukkan peningkatan risiko, sebagai langkah antisipatif untuk mempercepat respons di titik-titik rawan bencana di Kalimantan Selatan.
Konsultasi ini menegaskan peran aktif Komisi I DPRD Kalsel dalam fungsi pengawasan dan koordinasi kebencanaan. Sinergi yang dibangun antara DPRD Kalsel, BPBD, dan BNPB diharapkan mampu memperkuat mitigasi bencana di daerah agar penanganan potensi karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan responsif.
Sumber: DPRD Kalsel