.jpeg) |
| PERCEPAT KKPR: Ossy Dermawan pastikan sinkronisasi tata ruang untuk proyek Pantura Jawa -Foto dok Rilis ATR/BPN |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Dalam proyek tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kesiapan mendukung dari aspek tata ruang, perizinan, hingga pengadaan tanah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy Dermawan dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun pemerintah.
Selain sinkronisasi tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai kewenangan yang berlaku, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Dukungan berikutnya ialah pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pesisir Pantura Jawa. Menurut Ossy Dermawan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan proyek berjalan optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Wamen Ossy.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu. AHY yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyebut pendekatan pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, kepala daerah, dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam agenda tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Sumber: Rilis ATR/BPN