Trending

Serapan APBD Triwulan I Baru 20 Persen, Gubernur Kalsel Targetkan Tembus 50 Persen di Triwulan II

WAWANCARA: Gubernur Muhidin memberikan keterangan kepada sejumlah awak media usai memimpin rakor SKPD Pemprov Kalsel - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalsel, H. Muhidin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Senin (6/4/2026).

Rakor tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, serta diikuti tenaga ahli gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah agenda penting, mulai dari realisasi pengadaan barang dan jasa, progres pekerjaan fisik dan keuangan, hingga capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 pada triwulan pertama. Selain itu, turut dibicarakan persiapan awal peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

Usai rakor, H. Muhidin mengungkapkan bahwa serapan anggaran pada triwulan pertama masih tergolong rendah, yakni sekitar 20 persen.

“Serapan pada triwulan pertama ini ternyata kita lihat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Namun saya menekankan, untuk triwulan kedua ini nantinya, realisasi harus berada di atas 50 persen,” tegasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Kalsel akan menerapkan tiga lini pengawasan. Pertama, monitoring langsung oleh kepala SKPD terhadap jajaran di bawahnya. Kedua, pengawasan oleh para asisten yang dibantu staf ahli dan tenaga ahli gubernur terhadap mitra kerja. Ketiga, pengawasan oleh inspektorat sebagai pemeriksa internal.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Selain membahas kinerja anggaran, gubernur juga memberikan arahan terkait peningkatan disiplin dan kenyamanan kerja. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor.

“Selain soal kebersihan, kita juga tadi menyampaikan untuk meniadakan Work From Home (WFH) demi memaksimalkan kinerja seluruh pegawai tanpa terkecuali. Di Pemprov sejauh ini tidak ada kendala, karena semua masih terkendali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin juga mengarahkan agar pelaksanaan rapat SKPD di luar kantor dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi desa di Kalimantan Selatan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalsel optimistis capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat meningkat secara signifikan.

Sumber: Wasaka

Lebih baru Lebih lama