 |
| APRESIASI: Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni, menyerahkan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 kepada Kadinsos Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperketat pengawasan terhadap potensi pungutan liar (pungli), serta mendorong kesadaran kesehatan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April 2026 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (06/04/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, ini juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi upaya pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).
Dalam forum tersebut, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama pembahasan. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan pendekatan yang humanis.
Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) ditekankan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Di samping itu, setiap unit layanan juga diminta selalu dalam kondisi siap, dengan kehadiran petugas yang responsif guna membangun kepercayaan publik.
Tidak hanya itu, Rakor juga menyoroti upaya pencegahan praktik pungli. Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Rakor tersebut juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh instansi diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda yang akan dilaksanakan.
Di tengah tantangan kondisi ekonomi nasional, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menilai penerapan sistem Work From Home (WFH) dapat menjadi salah satu strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” katanya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.
Sumber: MC Banjarbaru