 |
| BICARA: Anggota Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI menyampaikan materi di depan jajaran pimpinan daerah Kota Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Sosialisasi Antikorupsi bagi pimpinan daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2026 yang dibuka resmi di Aula Gawi Sabarataan, Pemerintah Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, serta diikuti jajaran pimpinan daerah mulai dari staf ahli wali kota, para asisten, TAPD, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI Kota Banjarbaru.
Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kehadiran tim dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI hari ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita semua. Hal ini membuktikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret yang terus kita sinkronkan dengan arahan pusat guna menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dimulai dari langkah pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas di seluruh lini birokrasi.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, namun harus dimulai dari akar pencegahan, yaitu edukasi dan penguatan integritas,” tegasnya.
Sirajoni menekankan tiga poin penting kepada seluruh peserta, yakni memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, memperkuat peran pimpinan sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kolaborasi dengan KPK RI guna menjaga dan memperkuat indeks integritas daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Nurtjahyadi, yang memaparkan materi terkait penguatan nilai integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta identifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarbaru menilai penguatan integritas sebagai budaya kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
Sumber: MC Banjarbaru