 |
| KOMPAK: Gubernur Kalsel, H. Muhidin, saat menunjukkan dokumen Musrenbang 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan guna menjawab tantangan ke depan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muhidin, pembangunan Kalimantan Selatan mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Ia juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,10, pertumbuhan ekonomi 5,22 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,16 persen, serta angka kemiskinan 3,73 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.
Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yakni percepatan pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan persoalan lingkungan seperti banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan untuk mengendalikan aliran air di kawasan rawan banjir,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan lintas kewenangan dari hulu hingga hilir.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan nasional.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Sumber: Pemprov Kalsel