 |
| SOSOK: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkap berbagai persoalan pendidikan di Indonesia menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei.
Dalam pernyataannya, Mu’ti menegaskan bahwa secara regulasi, negara telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Namun di lapangan, ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab belum meratanya akses pendidikan di Indonesia, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, letak geografis yang jauh dari sekolah, faktor budaya dan pola pikir, hingga aspek keamanan.
“Setiap faktor harus dilihat sebagai tantangan yang penyelesaiannya tidak bisa diambil secara serampangan, tetapi harus dilihat secara kasus per kasus,” ujarnya.
Mu’ti menegaskan pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pada tahun 2026, program ini menyasar sekitar 19,6 juta anak, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 19 juta penerima. Sasaran program juga mencakup peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
“Tahun ini kami berikan kepada 888 ribu anak dengan bantuan Rp450 ribu per tahun,” katanya.
Meski demikian, Mu’ti mengakui bahwa upaya pemerintah saja belum cukup untuk mengatasi kompleksitas persoalan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pihaknya mendorong strategi “partisipasi semesta” dengan melibatkan berbagai pihak.
Kerja sama dilakukan dengan sejumlah lembaga seperti Tanoto Foundation, Unicef, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Ia mencontohkan kolaborasi dengan Tanoto Foundation dalam penguatan metode pembelajaran deep learning, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dalam program revitalisasi sekolah.
“Kami minta dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan berjalan lancar dan tidak terkendala, karena banyak aspek pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari peran daerah,” ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap kualitas pendidikan di Indonesia dapat semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: CNN Indonesia