 |
| KOORDINASI: Suasana Rakor Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot antara Pemprov Kalsel dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya dalam memperkuat konektivitas digital melalui partisipasi pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot, Rabu (29/4/2026).
Rapat yang digelar di Hotel Galaxy Banjarmasin ini diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai upaya mempercepat pemerataan akses digital di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut.
“Pemprov Kalsel selaku wakil pemerintah pusat di daerah memberikan perhatian penuh pada kegiatan ini. Kita tahu bahwa akses internet saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muhidin, ketergantungan layanan publik terhadap konektivitas digital menjadikan persoalan blankspot atau wilayah tanpa akses internet sebagai isu prioritas yang harus segera ditangani.
Ia menjelaskan, kondisi geografis seperti wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama masih adanya desa yang belum terlayani secara optimal.
“Masih terdapat ratusan desa di Kalsel yang belum terjangkau konektivitas digital secara memadai. Ini menjadi perhatian serius kita bersama,” katanya.
Gubernur menekankan bahwa penanganan blankspot tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta operator telekomunikasi.
“Keberhasilan mengatasi blankspot sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan operator. Untuk wilayah non-3T, diperlukan dukungan pemda dalam penyediaan infrastruktur serta pengembangan jaringan oleh operator,” jelasnya.
Ia berharap melalui rakor tersebut dapat tercapai kesamaan persepsi dalam menentukan wilayah prioritas serta langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
“Saya berharap kita dapat menyusun langkah nyata agar pemerataan akses digital di Kalsel segera terwujud dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, H. M. Muslim, mengungkapkan bahwa hingga April 2026 masih terdapat 201 desa dari total 2.015 desa di Kalimantan Selatan yang masuk kategori blankspot.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalsel, para bupati dan wali kota atau perwakilan, kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Kalsel, serta penyelenggara layanan telekomunikasi.
Hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Kalsel, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dari Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi yang mengikuti secara virtual.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses digital sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Wasaka