 |
| BICARA: Gubernur Muhidin saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mendorong percepatan penggunaan transaksi non tunai, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, pemanfaatan QRIS di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah, meskipun infrastruktur pendukung telah tersedia.
“Kita kurang sosialisasi mungkin. Jadi kita perbanyak sosialisasi dan diajari masyarakat hingga terbiasa menggunakan QRIS ini,” ujar gubernur.
Selain mendorong masyarakat, ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru enam daerah yang telah menerapkannya.
“Saya mengimbau kepada Pemda yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan (transaksi nontunai,red) apalagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mendukung adanya pemberian insentif bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS, dengan catatan kesiapan kanal digital harus terus ditingkatkan.
Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga berperan penting dalam pengawasan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan dalam menghadirkan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalsel saat ini telah berada pada kategori digital dengan indeks ETPD di atas 89 persen.
Meski demikian, ia mengakui pemanfaatan kanal pembayaran digital masih belum optimal.
“Jadi kanalnya, mesinnya, sistemnya, sudah bisa dibilang tersedia penyediaan digital untuk pembayaran telah berjalan dengan cukup baik,” sebut Fadjar.
Ia menambahkan, penggunaan pembayaran digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce di sebagian besar wilayah Kalsel masih di bawah 50 persen, sementara transaksi tunai masih mendominasi.
Dalam forum tersebut juga diumumkan penerima Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh Kota Banjarbaru.
Melalui forum ini, pemerintah berharap percepatan digitalisasi transaksi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sumber: Wasaka