 |
| BERJALAN: Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, bersama dengan Gubernur Muhidin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut yang akan menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru.
Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan jembatan di Aula Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Senin (30/03/2026) lalu.
Menurut Supian HK, pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jembatan ini sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kami dukung penuh realisasi proyek ini karena akan berdampak besar bagi kemajuan daerah, terutama dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan tersebut akan dilaksanakan dengan skema multi years selama periode 2026 hingga 2028.
Pelaksanaannya akan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Supian HK berharap proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan perencanaan serta visi dan misi pemerintah daerah.
“Dengan adanya jembatan ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, dan membuka peluang investasi di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kami akan terus lakukan pengawasan terhadap proyek ini, agar berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, serta pejabat terkait lainnya.
Sumber: DPRD Kalsel