RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya sebagai kota inklusif dengan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas melalui program pelatihan kerja kolaboratif bersama dunia usaha.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat menghadiri penutupan pelatihan bagi penyandang disabilitas hasil kerja sama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Banjarbaru dengan PT PAMA dan LPP ASTIKOM, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Lisa, pelatihan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses keterampilan, kesempatan kerja, dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di Banjarbaru.
“Alhamdulillah, ini langkah yang sangat baik. Pemerintah hadir bersama dunia usaha dan lembaga pelatihan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan, peluang kerja, dan kesempatan untuk mandiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, program tersebut sejalan dengan komitmen Banjarbaru sebagai kota inklusif sekaligus amanat regulasi yang mendorong pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas.
Karena itu, Pemkot Banjarbaru terus mendorong keterlibatan dunia usaha agar semakin banyak perusahaan membuka ruang kerja yang setara dan inklusif.
“Kami ingin penyandang disabilitas di Banjarbaru memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, mandiri, bahkan berwirausaha,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskopumnaker Banjarbaru, Sartono, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah awal sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menyiapkan tenaga kerja difabel yang siap masuk ke dunia kerja.
Ia menjelaskan, peserta pelatihan dibekali kemampuan dasar perkantoran atau basic office sebagai fondasi awal sebelum memasuki dunia kerja secara langsung.
“Ini kerja sama pertama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PT PAMA dalam penyelenggaraan pelatihan bagi difabel. Tujuannya memberi peluang yang sama bagi mereka untuk mengisi kesempatan kerja yang ada di Banjarbaru,” ujar Sartono.
Menurutnya, para peserta yang telah mengikuti pelatihan akan didata dan dipetakan untuk selanjutnya diupayakan terserap di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sesuai kebutuhan tenaga kerja.
“Alumni pelatihan ini akan kami inventarisasi dan coba salurkan ke instansi pemerintah maupun perusahaan. Ini bagian dari upaya berkelanjutan agar mereka benar-benar mendapat ruang di dunia kerja,” jelasnya.
Sartono menambahkan, langkah tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, yakni perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen tenaga kerja penyandang disabilitas, sedangkan instansi pemerintah dan BUMD minimal 2 persen.
Meski demikian, ia menilai peserta tetap memerlukan penguatan lanjutan, terutama melalui pengalaman kerja langsung agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Untuk tahap awal ini peserta dibekali kemampuan basic office. Ke depan tentu perlu penguatan lanjutan dan pengalaman kerja agar kesiapan mereka semakin matang,” tambahnya.
Salah satu peserta pelatihan, Rizal, mengaku bersyukur dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai program itu tidak hanya menambah keterampilan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri untuk menghadapi dunia kerja.
“Terima kasih atas pelatihan ini. Kami berharap ke depan kegiatan seperti ini bisa lebih banyak lagi dan semakin banyak melibatkan penyandang disabilitas, agar kami punya kesempatan yang sama untuk belajar dan bekerja,” ujar Rizal.
Program ini menjadi langkah konkret Banjarbaru dalam membangun ekosistem kerja yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas tidak hanya dibekali pelatihan, tetapi juga diberi ruang nyata untuk tumbuh, mandiri, dan bekerja.
Penulis: H. Faidur



