Trending

Kontrak Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru Diteken, Target Rampung 2028

KESEPAKATAN: Gubernur Muhidin menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan–Kabupaten Tanah Bumbu–Pulau Laut - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan–Kabupaten Tanah Bumbu–Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru), Senin (30/3/2026).

Penandatanganan berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kontrak diteken antara perwakilan Kerja Sama Operasi (KSO), Bambang Asmoro dan Yusdiantoro, dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib selaku pengguna anggaran.

Proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut ditargetkan selesai pada 2028. Jembatan ini diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan serta mempercepat distribusi logistik.

Gubernur H. Muhidin meminta kontraktor segera memulai pekerjaan guna mempercepat realisasi anggaran.

“Saya minta kepada pihak pelaksana agar segera memulai dan mempercepat pengerjaan, sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan jembatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat pada 2028.

“Target kita tahun 2028 jembatan ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan pengguna lainnya,” katanya.

Proyek ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan bentang tengah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru turut berkontribusi masing-masing Rp100 miliar melalui APBD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Dirjen Bina Marga Rakhman Taufik, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, serta Bupati Kotabaru Muhammad Rusli.

Secara teknis, jembatan ini memiliki panjang sekitar 3.750 meter dengan bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan dilakukan bertahap sejak Januari 2026 dengan melibatkan sejumlah kontraktor nasional.

Sumber: Wasaka

Lebih baru Lebih lama