 |
| WAWANCARA: Gubernur Muhidin menjelaskan kepada awak media terkait hasil High Level Meeting TPID - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah cepat merespons tingginya angka inflasi daerah.
Rapat yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026) tersebut difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
Langkah cepat ini diambil menyusul posisi inflasi Kalimantan Selatan yang berada di peringkat ketiga tertinggi secara nasional. Pada Februari 2026, inflasi tercatat sebesar 0,86 persen secara month-to-month, dengan inflasi year-on-year mencapai 5,97 persen atau melampaui angka nasional 4,76 persen.
Dalam arahannya, Gubernur mengungkapkan bahwa kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kita sempat dihubungi Pak Tito (Mendagri,red), ini bagaimana Kalsel, cepat rapatkan,” ujar H. Muhidin.
Ia menjelaskan, lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan sejumlah komoditas dan tarif, di antaranya listrik, emas perhiasan, beras, daging, serta telur ayam ras.
Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, serta perwakilan Badan Pusat Statistik dan jajaran TPID lainnya.
Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah Provinsi Kalsel memperkuat koordinasi TPID melalui berbagai strategi, seperti menjaga ketersediaan pasokan pangan, memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar, hingga pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar.
Gubernur juga mendorong pelaksanaan pasar murah secara masif untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Sementara itu, Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga serta sejumlah komoditas penyumbang inflasi, seperti daging ayam ras, telur, bawang merah, cabai rawit, gula, terigu, dan beras.
Ia juga mengingatkan sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari kondisi global yang memengaruhi harga impor dan energi, dampak musim hujan, potensi banjir terhadap tanaman padi, hingga peningkatan daya beli akibat pencairan THR lebih awal.
Paparan juga disampaikan oleh Fadjar Majardi terkait perkembangan harga kebutuhan pokok serta risiko kenaikan harga emas terhadap inflasi daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur turut menyoroti tiga daerah dengan tingkat inflasi tinggi, yakni Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Ia meminta agar laporan perkembangan inflasi terus diperbarui secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Jadi kami minta penekanannya,” ujar H. Muhidin usai rapat.
Sumber: Wasaka