 |
| ALAT TUKAR: Penampakan mata uang rupiah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Upaya efisiensi anggaran pemerintah kian meluas di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Setelah Kementerian Pertahanan lebih dulu menerapkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), langkah serupa kini diikuti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, khususnya dampak kenaikan harga minyak dunia, yang mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih selektif dan tepat sasaran.
Di lingkungan Kementerian Sosial, efisiensi difokuskan pada pengurangan penggunaan BBM serta berbagai belanja operasional yang masih dapat ditekan. Meski demikian, pemerintah memastikan program bantuan sosial tetap menjadi prioritas utama.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus dalam kebijakan tersebut.
“Kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti bansos reguler, bansos kebencanaan, maupun program atensi, termasuk respons cepat terhadap keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Rabu (25/6/2026).
Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan menyisir anggaran yang tidak bersifat prioritas, seperti kegiatan seremonial maupun belanja yang masih dapat ditunda. Anggaran dari pos tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Selain itu, penghematan juga diterapkan pada penggunaan sarana operasional, seperti listrik, pendingin ruangan (AC), alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat.
Langkah efisiensi ini juga didorong oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran secara lebih efektif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap penggunaan anggaran negara dapat lebih optimal di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Sumber: Kompas.com