 |
| DIALOG: Banggar DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua H. Kartoyo.
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari dan mendalami pengelolaan anggaran kedewanan, termasuk mekanisme penyusunan dan pengalokasian program kegiatan. Selain itu, Banggar DPRD Kalsel juga menanyakan terkait skema pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang selama ini menjadi bagian dari proses perencanaan di sejumlah daerah.
Namun, pihak DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa di ibu kota tidak terdapat skema pokir sebagaimana diterapkan di daerah lain. Program dan kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal itu disampaikan Alpiya usai pertemuan. Ia menjelaskan, seluruh program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, sehingga tidak terdapat nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.
Sementara itu, Kartoyo menambahkan bahwa pola hubungan eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta difokuskan pada sinergi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
“Itulah yang kita pelajari, nantinya kita juga akan belajar bahwasanya kita pun akan memperketat segi pengawasan dengan evaluasi-evaluasi anggota dewan yang sering kali terjun ke lapangan,” pungkas Kartoyo.
Rombongan Banggar DPRD Kalsel diterima oleh Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Ia menyambut positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang berbagi dua arah. Selain memberikan gambaran mekanisme yang diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh wawasan dari pengalaman DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat “Rumah Banjar”.
Melalui studi komparasi ini, Banggar DPRD Kalsel berharap dapat memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan anggaran di daerah, sehingga lebih efektif, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan.
Sumber: DPRD Kalsel