 |
| MELIMPAH: Tumpukan sampah di salah satu TPS yang ada di Jawa Tengah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JATENG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut berdampak pada peningkatan timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Pemerintah daerah pun diminta memastikan pengelolaan sampah dilakukan dari sumber agar tidak membebani tempat pembuangan akhir (TPA) yang sebagian besar telah kelebihan kapasitas.
Di Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengakui adanya kenaikan volume sampah seiring bertambahnya jumlah dapur MBG. Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengantisipasi dampak tersebut.
“Tentu (MBG) ada, ada pengaruhnya ya (terhadap timbulan sampah). Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan BGN untuk wilayah Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan Dinas LH Kabupaten Kota se-Jawa Tengah," tutur Widi saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).
"Sebenarnya sudah sudah ada upaya-upaya yaitu menyiapkan untuk pelatihan-pelatihan kepada dapur-dapur MBG untuk mengolah sampah itu,” sambungnya.
Sebagai langkah penanganan, DLHK menyiapkan pelatihan pengelolaan sampah bagi dapur SPPG. Sejumlah metode ditawarkan, mulai dari pemanfaatan sisa bahan makanan sebagai pakan magot, pengolahan dengan komposter, hingga penggunaan lubang biopori khusus organik.
“Sudah banyak inovasi yang kita tawarkan ya seperti misalnya untuk magot ya. Kemudian jadi komposter, ada juga yang bisa masuk ke biopori ya khusus organik,” ungkapnya.
Meski belum memiliki data rinci terkait jumlah kenaikan timbulan sampah, Widi memastikan peningkatan terjadi secara fluktuatif mengikuti penambahan jumlah dapur MBG.
“Kami belum data ya secara detailnya ya karena ini kan fluktuatif ya, tapi jumlah dapur SPPG juga naik kan, tentu ini punya pengaruh ya terhadap jumlah timbulan sampah,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pengangkutan ke TPA. Menurutnya, pengelolaan dari hulu menjadi kunci agar beban TPA tidak semakin berat.
“Tapi ini lebih terkontrol ya, karena di dapur itu kan bisa segera kita intervensi, ada pengawasan bagaimana sampah itu bisa dikelola gitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sampah itu diambil terus dikelola terus bawa ke TPA,” lanjutnya.
Terkait sisa makanan siswa yang tidak menghabiskan MBG, pemerintah daerah juga mendorong sekolah dan masyarakat melakukan pengelolaan dari sumber. Pengolahan sampah organik melalui magot dinilai memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi volume limbah.
“Iya, sisa makanan kan bisa dikelola untuk magot ya. Ya, inilah yang kita tuntut semua lapisan masyarakat itu untuk bisa melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya gitu,” tegasnya.
Sumber: Kompas.com