 |
| KONFERENSI PERS: Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama jajaran menunjukkan barang bukti kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor lintas provinsi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Polda Kalimantan Selatan membongkar jaringan besar pemalsuan dokumen kendaraan bermotor yang beroperasi lintas provinsi. Sindikat tersebut diketahui menjalankan aksinya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, hingga Kalimantan Selatan.
Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan enam tersangka dalam operasi pengungkapan kasus tersebut.
“Empat orang ditangkap di Purwodadi, Jawa Tengah, dan dua lainnya di Kalimantan Selatan. Jaringan ini sangat terorganisir dalam memalsukan BPKB, STNK, hingga notis pajak,” ungkapnya saat konferensi pers di Mapolda Kalsel, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, para pelaku menyasar kendaraan dengan status kredit macet yang dibeli dengan harga murah. Selanjutnya, mereka membuat dokumen palsu agar kendaraan tampak memiliki surat resmi atau “aspal” sebelum dipasarkan kembali melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.
“Untuk meyakinkan pembeli, mereka memproduksi sendiri BPKB, STNK, faktur penjualan, hingga hologram,” tambah Kapolda.
Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sekitar 20.000 lembar dokumen palsu serta 20 unit mobil. Sindikat tersebut mengaku mempelajari teknik pemalsuan secara otodidak melalui YouTube sejak 2017 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Rinciannya, produksi BPKB dan STNK menghasilkan sekitar Rp100 juta per bulan, notis pajak Rp20,8 juta per bulan, serta STNK satuan Rp12 juta per bulan.
Kasus ini terungkap ketika seorang warga Banjarmasin hendak membayar pajak mobil yang baru dibelinya. Namun, petugas Samsat menolak dokumen tersebut karena tidak terdata dalam sistem elektronik kepolisian.
Irjen Pol Rosyanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur harga murah dan selalu memverifikasi keabsahan dokumen kendaraan ke kantor Samsat sebelum melakukan transaksi. Saat ini, Polda Kalsel juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri guna mengembangkan penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
Penulis: H. Faidur