 |
| DAPUR MBG: Pegawai SPPG sedang menyiapkan makanan untuk dibagikan ke sekolah-sekolah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan lembaganya menerapkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara dengan menyalurkan dana secara langsung ke daerah tanpa melalui pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disebut langsung dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun diklaim beredar langsung di berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam arahannya pada acara Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN, Jakarta, dikutip Jumat (27/2/2026).
Ia menyebutkan, hingga saat ini dana yang telah beredar di berbagai wilayah mencapai sekitar Rp36 triliun. Perputaran anggaran tersebut dinilai menjadi penggerak ekonomi yang signifikan karena mendorong distribusi uang secara merata di seluruh Indonesia.
Menurutnya, besaran dana yang beredar di suatu daerah sangat bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi. Artinya, semakin banyak SPPG, semakin besar pula perputaran uang di wilayah tersebut.
Selain itu, kebijakan MBG disebut memberi dampak langsung pada sektor produksi lokal. BGN menjamin penyerapan produk-produk lokal untuk mendukung program tersebut, sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Dadan menambahkan, peningkatan serapan hasil produksi turut mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebut rata-rata NTP saat ini berada di angka 125, naik dari sebelumnya sekitar 102. Jika NTP berada di kisaran 100–102, menurutnya, pendapatan petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup dasar.
Namun dengan capaian 125, petani dinilai memiliki ruang 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” kata dia.
Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa perputaran dana besar di awal tahun seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia membandingkan, pada triwulan pertama tahun lalu pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp37 triliun yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen.
Sementara tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diperkirakan mencapai Rp62 triliun. Dengan nilai tersebut, ia menilai kebijakan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya likuiditas di berbagai daerah akibat perputaran uang yang masif dan merata.
Sumber: Inews.id