 |
| RAMAI: Kegiatan Rakorda TPAKD se-Kalsel Tahun 2026, senin (23/2/2026) lalu di Kota Banjarmasin - Foto Dok Rilis OJK Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi guna mengakselerasi inklusi keuangan yang inklusif dan merata bagi kesejahteraan masyarakat banua.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel Tahun 2026, senin (23/2/2026) lalu di Kota Banjarmasin.
Acara ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi Noor, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin.
Rakorda tahun ini mengusung tema "Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD, Perkuat IKAD untuk Membangun Banua." Fokus utama kegiatan ini adalah penyelarasan program kerja TPAKD untuk mencapai target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai proksi inklusi keuangan di tingkat Kabupaten/Kota.
Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang solid mencapai 5,22 persen, harus diikuti dengan perluasan manfaat di sektor keuangan.
"Pertumbuhan sektor keuangan belum sepenuhnya bermakna apabila belum diiringi dengan pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Di sinilah peran strategis TPAKD sebagai penggerak utama peningkatan inklusi keuangan daerah yang diukur melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)," kata Agus Maiyo.
Sinergi Kebijakan Nasional dan Daerah
Rakorda TPAKD 2026 menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari tingkat pusat maupun daerah untuk menyelaraskan kebijakan inklusi nasional dan daerah.
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty, memaparkan bahwa implementasi IKAD sangat krusial untuk mendorong pencapaian RPJPN 2025-2045, dengan poin-poin penting sebagai berikut:
- Target Nasional: Inklusi keuangan ditargetkan mencapai 98% pada tahun 2045 sesuai UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN.
- Indikator Kinerja: IKAD ditetapkan sebagai indikator proksi untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di level Kabupaten/Kota.
- Integrasi Daerah: Pemda diharapkan segera mengintegrasikan target IKAD ke dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai instrumen pembangunan ekonomi.
- Optimalisasi OPD: Sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci agar program TPAKD berdampak nyata pada kesejahteraan keuangan masyarakat.
Menyambung pemaparan tersebut, Asisten Direktur Direktorat Inklusi Keuangan (DLIK) OJK Biena Hairlambang, memaparkan materi terkait Arah Strategis TPAKD 2026 yang mengacu pada Roadmap TPAKD 2026-2030. Program ke depan akan difokuskan untuk menyasar 10 kelompok sasaran yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, perempuan, hingga kelompok disabilitas.
Rangkaian pemaparan dari tingkat pusat tersebut langsung mendapat tanggapan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Fadjar Majardi, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo.
Keduanya memberikan perspektif strategis terkait sinergi ekosistem keuangan, pengendalian inflasi, serta optimalisasi penyaluran dana pusat di daerah melalui penguatan fungsi TPAKD. Diskusi ini juga turut diikuti oleh Ariadi Noor dan Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Eddy Elminsyah Jaya yang memberikan tanggapan mengenai dukungan penuh Pemerintah Provinsi dalam memperkuat keberlanjutan program-program TPAKD di Kalsel.
Optimalisasi TPAKD Kalsel dan Evaluasi Capaian 2025
Sejalan dengan berbagai dukungan tersebut, dari sisi kelembagaan daerah, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yudia Ramli, menekankan peran sentral TPAKD dalam mendorong perekonomian daerah. Pemerintah daerah didorong untuk aktif memberikan dukungan, baik dari sisi kelembagaan maupun memastikan alokasi APBD yang memadai guna menyukseskan program percepatan akses keuangan.
Lebih lanjut terkait pelaksanaan di daerah, Kepala Divisi Asisten Direktur Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan LMS OJK Provinsi Kalsel Armansjah, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, TPAKD se-Kalsel telah menorehkan capaian positif. Capaian tersebut di antaranya adalah penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp5,5 miliar kepada 781 debitur, pembukaan 51.295 rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), dan pelaksanaan dan 267 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan, termasuk 12 kegiatan bertema Pasar Modal.
Guna memberikan inspirasi implementasi di lapangan berdasarkan capaian tersebut, acara dilanjutkan dengan Sharing Session dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, yang membagikan program kerja inovatif TPAKD Kota Banjarmasin sendiri berhasil meraih penghargaan TPAKD Award Tahun 2025 kategori Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.
Melalui Rakorda ini, OJK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat kolaborasi. Dengan langkah yang terarah, terukur, dan selaras dengan target IKAD, perluasan akses keuangan diharapkan semakin masif guna mendorong ketahanan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat banua.
Sumber: Rilis OJK Kalsel