 |
| KUNJUNGAN: Komisi I DPRD Kotabaru melakukan koordinasi dengan KemenPANRB - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta selama 6–10 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran DPRD dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, sekaligus memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Sandri Alfandi, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Tujuannya agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi,” ujar Sandri, Kamis (8/1/2026).
Dalam agenda tersebut, Komisi I DPRD Kotabaru menyambangi tiga kementerian strategis dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Pada 7 Januari 2026, kunjungan dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan agenda pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan kelembagaan, serta penguatan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran DPRD.
Selanjutnya, pada 8 Januari 2026, Komisi I melanjutkan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pembahasan difokuskan pada implementasi reformasi birokrasi, manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), serta strategi penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Agenda kunjungan berikutnya dijadwalkan pada 9 Januari 2026 ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam pertemuan ini, Komisi I akan membahas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi aplikasi layanan pemerintahan daerah, serta penguatan keamanan data.
Sandri menilai aspek digitalisasi layanan pemerintahan menjadi perhatian penting, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari wilayah kepulauan.
“Kami mendorong optimalisasi digitalisasi layanan pemerintahan. Hal ini sangat penting, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Kotabaru, agar akses layanan publik tetap cepat, aman, dan efisien,” tambahnya.
Melalui koordinasi langsung dengan kementerian terkait, DPRD Kotabaru berharap memperoleh masukan kebijakan serta pembaruan regulasi terbaru. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.
Penulis: Mawardi