 |
| SOSOK: Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Abu Suwandi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Kabupaten Kotabaru memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi keluhan kelompok nelayan terhadap aktivitas PT Silo, Senin (26/1/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kotabaru.
RDP digelar menyusul dampak pengurukan pelabuhan dan jembatan di kawasan Tanjung Lita yang dikeluhkan nelayan pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti tuntutan kompensasi dari kelompok nelayan yang terdampak langsung aktivitas perusahaan.
“Pihak perusahaan menyampaikan bahwa program CSR mereka sebenarnya telah terealisasi 100 persen. Namun, kami dari legislatif berharap keluhan dan permintaan spesifik dari para nelayan tetap bisa segera dipenuhi,” ujar Abu Suwandi kepada awak media, Selasa (28/1/2026) lalu.
Meski realisasi CSR tahunan telah tercapai, Abu Suwandi menilai PT Silo bersikap kooperatif. Perusahaan membuka ruang bagi kelompok nelayan yang belum terakomodasi untuk mengajukan proposal bantuan melalui mekanisme resmi, yakni melalui kepala desa setempat.
Menanggapi hal tersebut, Head of External, CSR, LA & Corporate PT Silo, Sigit Dwi Haryanto, menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah melalui kajian dan koordinasi sesuai regulasi.
“Semua proses hukum telah kami lalui. Kelompok nelayan yang hadir dalam hearing ini adalah sebagian kecil, karena dalam satu desa memang terdapat banyak kelompok,” jelas Sigit.
Terkait 17 nelayan yang mengajukan permintaan khusus namun belum terakomodasi, Sigit menyebut hal itu disebabkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran perusahaan.
“Namun, kami tetap berkomitmen memprioritaskan mereka sesuai dengan kemampuan perusahaan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan nelayan menyatakan tidak keberatan terhadap keberadaan investasi di wilayah mereka, sepanjang hak-hak masyarakat lokal diperhatikan. Ketua nelayan, Ahmad Lamo, menegaskan dukungan terhadap PT Silo, namun meminta kepastian tindak lanjut hasil RDP.
“Pada prinsipnya kami mendukung PT Silo. Kami hanya berharap ada kepastian bantuan. Soal nominal santunan, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan perusahaan,” pungkas Ahmad Lamo.
Adapun tuntutan nelayan yang disampaikan dalam RDP meliputi bantuan pengadaan mesin kapal, pelebaran alur sungai untuk memudahkan akses melaut, serta santunan bagi 17 nelayan yang kehilangan penghasilan akibat aktivitas perusahaan.
Penulis: Mawardi