 |
| BICARA: Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK memberikan tanggapan terkait kedatangan BEM se-Kalsel sebelum mengajak masuk ke dalam ruang paripurna - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di sela masa reses Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (19/1/2026) siang, di depan Kantor DPRD Kalsel. Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman, Ketua Komisi I Rais Ruhayat, Wakil Ketua Komisi II Suripno Sumas, Anggota Komisi I Ilham Nor, serta Anggota Komisi IV Bambang Yanto Permono.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sikap penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme DPRD. Selain isu Pilkada, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, termasuk perlindungan lingkungan di kawasan Gunung Meratus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan komitmen lembaganya untuk menerima, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa.
“Aspirasi ini tidak akan berhenti di ruangan ini. Kami akan teruskan secara resmi ke pemerintah pusat, lengkap dengan dokumentasi hasil pertemuan,” ujar Supian.
Ia juga mengapresiasi konsistensi mahasiswa dalam menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD serta kepedulian mereka terhadap isu lingkungan. Menurutnya, dinamika diskusi yang berlangsung cukup intens merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Tugas kami bukan menolak, tapi menerima dan membina. Karena merekalah calon pemimpin di masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi terkait perubahan sistem Pilkada, khususnya untuk pelaksanaan pada tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat.
“Untuk tahun depan pun kami belum mengetahui arah kebijakannya. Namun aspirasi mahasiswa Kalsel akan tetap kami tampung dan kami sampaikan ke pusat,” tegas Alpiya usai dialog.
Alpiya memastikan, seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan secara resmi kepada pemerintah pusat pada 23 atau 24 Januari 2026, disertai dokumentasi lengkap hasil audiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga legislatif daerah.
Sumber: DPRD Kalsel