![]() |
| RAMAI: Wali Kota Yamin bersama peserta senam bersama di halaman Balai Kota Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarmasin menempatkan sektor olahraga sebagai bagian penting dari kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan prestasi daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Senam Bersama yang berlangsung di halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (18/1/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WITA ini dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus sarana penyampaian arah kebijakan strategis di bidang olahraga. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa pemberian bonus atlet akan menjadi agenda prioritas pemerintah kota.
“Kita harus memberikan penghargaan kepada atlet. Anggaran lain bisa kita kalahkan dulu, yang penting bonus atlet diberikan lebih awal agar semangat mereka tetap terjaga,” ujar Muhammad Yamin di hadapan peserta kegiatan.
Ia menilai atlet memiliki peran strategis sebagai duta daerah yang membawa nama baik Kota Banjarmasin melalui berbagai prestasi. Karena itu, penghargaan terhadap atlet, menurutnya, tidak cukup sebatas seremonial, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang konkret dan berpihak.
Selain fokus pada kesejahteraan atlet, Wali Kota juga mendorong penguatan budaya olahraga di tengah masyarakat. Menurutnya, kebiasaan hidup aktif dan sehat memiliki korelasi langsung dengan produktivitas dan kualitas pembangunan kota.
“Silaturahmi dan olahraga ini bukan hanya soal hari ini. Kita ingin olahraga menjadi kebiasaan sehari-hari, karena masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan berdaya saing,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan oleh DPRD Kota Banjarmasin. Ketua DPRD, Rikval Fachruri, memastikan bahwa anggaran bonus atlet telah dialokasikan dalam APBD 2026 melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
“Masalah bonus atlet ini sering menjadi aspirasi. Kenapa harus dibayar belakangan? Alhamdulillah, tahun 2026 anggarannya sudah ada. Jika ada keterlambatan, silakan sampaikan langsung ke Wali Kota dan DPRD,” tegas Rikval.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting agar kebijakan olahraga tidak berhenti pada komitmen normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh atlet daerah.
Respons positif juga datang dari kalangan pelatih dan insan olahraga. Fajrin, pelatih Muay Thai Banjarmasin, menyebut kebijakan pencairan bonus lebih awal sebagai bentuk penghargaan nyata atas kerja keras atlet.
“Ini kabar yang sangat baik. Anak-anak atlet merasa dihargai. Bonus ini adalah hasil keringat mereka untuk Kota Banjarmasin. Kami berharap kebijakan ini konsisten agar prestasi olahraga terus meningkat,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan publik, langkah Pemkot Banjarmasin menunjukkan sejumlah kekuatan, mulai dari komitmen kepala daerah, dukungan DPRD, hingga keterlibatan aktif masyarakat dan atlet. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait ketergantungan pada APBD serta pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin agar pencairan tidak terkendala secara administratif.
Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang peningkatan prestasi olahraga daerah, penguatan budaya hidup sehat, serta pembentukan citra Banjarmasin sebagai kota yang peduli terhadap atlet dan kualitas hidup warganya. Konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci agar komitmen tersebut berkelanjutan.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong pelaksanaan olahraga massal dan pembinaan atlet secara rutin dan terukur, disertai transparansi anggaran serta evaluasi berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, serta Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj. Neli Listriani.
Penulis: Lita

