 |
| WAWANCARA: Wagub Kaltim H. Seno Aji - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertegas komitmennya dalam menjamin hak pendidikan tinggi melalui Program Gratispol Pendidikan.
Merespons masukan konstruktif dari kalangan akademisi dan mahasiswa mengenai kendala teknis penundaan dana, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, secara resmi mengumumkan langkah-langkah evaluasi dan percepatan yang dilakukan Pemprov, termasuk jaminan pengembalian dana bagi mahasiswa yang terlanjur menalangi biaya kuliah mereka.
Dirinya menjelaskan bahwa kendala teknis yang menyebabkan sebagian mahasiswa terpaksa menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP terjadi akibat jeda waktu administrasi yang tidak terhindarkan.
Hal ini terjadi antara penarikan biaya oleh universitas dan proses pengesahan anggaran daerah.
”Kita memang pada saat itu sedang menunggu SK dari Kemendagri, dan pada saat yang bersamaan, universitas harus segera menarik uang SPP. Nah, di situlah memang kami harus evaluasi juga, ke depan tidak boleh terjadi lagi,” ujar Seno Aji, kamis (20/11/2025).
Akar masalahnya terletak pada proses penganggaran yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di bulan Oktober dan November.
Untuk mencegah terulangnya masalah ini, Wagub memastikan bahwa anggaran Program Gratispol untuk tahun 2026 sudah disiapkan lebih awal dalam APBD murni.
Khusus bagi mahasiswa yang terlanjur melakukan pembayaran SPP atau UKT, Wagub Seno Aji menjamin bahwa dana mereka akan segera diproses dan dikembalikan ke rekening masing-masing.
”Yang sudah terlanjur untuk memberikan, pembayaran SPP, kita akan kembalikan ke rekening masing-masing,” tegasnya.
Selain masalah penganggaran, dirinya juga menyoroti status penyaluran dana Gratispol ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang masih menunggu proses verifikasi.
Dirinya memastikan bahwa proses verifikasi oleh tim terkait saat ini sedang berjalan dengan sangat cepat dan hampir rampung.
”Kita sedang lakukan, dan satu minggu, dua minggu terakhir ini, sudah banyak yang terverifikasi,” tukasnya.
Dari total PTS yang harus diverifikasi, saat ini sudah hampir 60-70% tercapai oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2G).
"Saya optimis bahwa proses verifikasi keseluruhan akan tuntas sebelum akhir bulan ini," tukasnya.
Sumber: Nett