 |
| WAWANCARA: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud - Foto Dok Nett |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memberikan kepastian pembiayaan kuliah bagi seluruh mahasiswa Kaltim.
Hal ini disampaikannya menanggapi kekhawatiran sebagian mahasiswa, khususnya dari perguruan tinggi swasta, mengenai kemungkinan keterlambatan pencairan bantuan.
Menurut Rudy, Gratispol sejak awal dirancang untuk memastikan seluruh mahasiswa Kaltim, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) akan mendapatkan dukungan biaya pendidikan yang adil dan merata.
“Prinsipnya, semua mahasiswa yang memenuhi ketentuan akan dibiayai oleh pemerintah provinsi. Tapi tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Kemudian dirinya merinci sejumlah kriteria yang harus dipenuhi mahasiswa agar bisa terdaftar sebagai penerima; domisili minimal 3 tahun di Kaltim, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah dan Tidak menerima beasiswa lain, untuk menghindari tumpang tindih pendanaan serta administrasi perguruan tinggi harus jelas dan lengkap, terutama bagi PTS yang memiliki sistem manajemen berbeda-beda.
“Kalau dobel beasiswa tentu tidak bisa. Kita harus memastikan keadilan untuk semua. Untuk kampus swasta pun sama, selama administrasinya rapi dan memenuhi persyaratan, semuanya bisa terakomodasi,” tegasnya.
Program Gratispol yang diluncurkan pada 2025 oleh pasangan Gubernur–Wakil Gubernur Rudy Mas’ud – Seno Aji menjadi salah satu program pendidikan terbesar dalam sejarah Kaltim. Pembiayaan tidak hanya mencakup UKT, tetapi juga bantuan kebutuhan dasar kuliah dan dukungan kepada tenaga pendidik.
Program ini disusun sebagai strategi jangka panjang dalam mempersiapkan SDM Kaltim menghadapi transformasi ekonomi serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terlebih bantuan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi kemiskinan melalui pendidikan, dan mempercepat lahirnya tenaga kerja terdidik, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Di tahun pertama pelaksanaannya, Gratispol telah menanggung UKT lebih dari 32 ribu mahasiswa dan menyiapkan anggaran besar untuk memperluas cakupan tahun berikutnya.
Sementara itu, sebagian mahasiswa PTS mengaku khawatir karena adanya perbedaan administrasi kampus, variasi UKT, hingga proses verifikasi data yang kadang membuat pencairan bantuan tidak bersamaan dengan PTN.
Namun dirinya memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak pernah membedakan status perguruan tinggi.
“Mahasiswa negeri ataupun swasta, semuanya kita perlakukan sama. Yang penting persyaratannya lengkap,” tambahnya.
Pemprov Kaltim sendiri saat ini juga sedang melakukan perbaikan sistem, mulai dari validasi domisili hingga penyesuaian administrasi kampus, agar proses pencairan tahun depan lebih cepat dan teratur.
Selain itu, sistem digital yang memungkinkan mahasiswa memantau status bantuan secara mandiri juga tengah disiapkan. Rudy mengakhiri penjelasannya dengan pesan yang menegaskan tujuan utama Gratispol.
“Kami ingin semua anak Kaltim punya kesempatan kuliah. Gratispol ini untuk masa depan kalian, dan untuk masa depan Kalimantan Timur. Sepanjang semua syarat dipenuhi, insya Allah semuanya aman,” pungkasnya.
Penulis: Dy/ADV/Diskominfo Kaltim