Trending

Rudy Mas'ud: Pemprov Kaltim Prioritaskan Kesejahteraan dan Pemerataan Guru Guna Perkuat Mutu Pendidikan

 

WAWANCARA: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud - Foto Dok Nett


RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru honorer sebagai salah satu agenda utama dalam kepemimpinannya bersama Seno Aji untuk mendorong kemajuan sektor pendidikan di Kaltim.

Hal itu diungkapkannya saat dirinya menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, selasa (25/11/2025) di Samarinda.

“Kunci memutus rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan standarisasi yang harus baik,” ujarnya.


Menurut dia, pendidikan memiliki peran paling strategis dalam mengangkat taraf hidup masyarakat. Karena itu, kualitas dan standar kompetensi guru menjadi kunci untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim telah memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada guru honorer di seluruh daerah.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan bantuan dari pemerintah pusat yang berada pada kisaran Rp300.000. Kedepan bahkan dirinya menargetkan nilai insentif itu dapat ditingkatkan hingga Rp1 juta, bergantung pada kekuatan anggaran daerah.

Selain memberi perhatian pada kesejahteraan finansial, Pemprov Kaltim juga menekankan pentingnya distribusi tenaga pendidik yang merata. Pemprov Kaltim juga berencana memperluas penempatan guru berkualitas hingga ke wilayah-wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu.

"Tujuannya untuk memastikan setiap anak di Kaltim memperoleh layanan pendidikan setara, tanpa terhambat kondisi geografis," tambahnya.

Dirinya menilai pemerataan kualitas guru, baik yang bertugas di kota, pedesaan, daerah pesisir, maupun perbatasan yang merupakan langkah penting untuk menjamin keadilan dalam akses ilmu pengetahuan.

“Pemerataan diperlukan agar murid-murid di Kaltim merasakan pengajaran yang sama dengan di kota,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan seluruh tenaga pendidik mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

Saat ini telah terbangun koordinasi antara Mendikdasmen dan Kapolri untuk memperkuat penerapan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di lingkungan sekolah.

"Bahwa kolaborasi antarlembaga tersebut diharapkan memberi rasa aman bagi para guru, sehingga mereka dapat fokus menjalankan perannya sebagai pendidik generasi masa depan Kaltim," tukasnya.

Penulis: Dy/ADV/Diskominfo Kaltim

Lebih baru Lebih lama