 |
| KOMPAK: Foto bersama peserta Bimtek Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Selasa (11/11/2025). BPBD Balangan mengirimkan satu personel, A. Ady Anshari, sebagai peserta untuk memperdalam pemahaman terkait sistem komando yang menjadi standar nasional dalam respons kebencanaan.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menilai pelatihan ini penting untuk menyatukan langkah seluruh unsur penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, komando lapangan, hingga pengendalian operasi.
“Sistem komando ini memastikan setiap unsur bekerja dengan alur yang jelas, sehingga penanganan bencana bisa lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegasnya, Kamis (13/11/2025).
Rahmi juga mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Balangan, memiliki potensi bencana yang beragam. Kondisi topografi yang luas dan beragam membuat ancaman seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dapat muncul kapan saja.
“Karena itu, kapasitas personel harus terus diperkuat agar semua memiliki persepsi dan SOP yang sama dalam situasi darurat,” ujarnya.
Pada sesi pembahasan, Rahmi menekankan kembali peran strategis pos komando sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016. Menurutnya, posko merupakan pusat kendali seluruh operasi penanganan darurat—mulai dari pengkajian kebutuhan cepat, penyusunan rencana pemulihan, perencanaan operasi, koordinasi lapangan, hingga pengelolaan informasi dan pelaporan.
Ia menjelaskan bahwa posko di tingkat kabupaten/kota wajib melaporkan setiap perkembangan operasi kepada Kepala BPBD daerah, lalu diteruskan kepada instansi terkait. Di tingkat pusat, laporan disampaikan kepada Kepala BNPB sebagai pengendali utama penanganan bencana nasional.
Tak hanya itu, pos komando juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memastikan seluruh data terdokumentasi secara akurat. Kelengkapan data tersebut menjadi kunci dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penulis: Mardiana