 |
| SINERGI: Di Sulsel, Nusron Wahid tuntaskan sertipikasi aset yang lama terbengkalai -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, SULSEL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan 254 sertipikat aset kepada para kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menerima sertipikat terbanyak, yakni 208 sertipikat aset.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Kementerian ATR/BPN yang dinilainya membawa perubahan besar dalam persepsi publik terhadap lembaga pertanahan.
“Saya sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan jajaran di Pangkep. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat kami karena ternyata ATR/BPN sekarang tidak seperti yang dulu. Paradigmanya berubah. Meskipun wilayah kami berat, tetap dilakukan akselerasi agar masyarakat tenang karena lahannya sudah bersertipikat,” ujarnya.
Menurut Abd Rahman, kondisi geografis Pangkep yang terdiri dari pegunungan, daratan, dan wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sertipikasi—namun dapat teratasi berkat kolaborasi yang solid.
“Wilayah kami cukup menantang. Tapi dengan sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten dan BPN Pangkep, program sertipikasi bisa berjalan dengan baik. Ini patut diapresiasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa percepatan sertipikasi aset negara memiliki nilai strategis bagi penguatan tata kelola dan keuangan daerah.
“Sertipikat ini sangat penting karena aset milik negara, khususnya di Pangkep, masih banyak yang belum tersertipikat. Padahal aset itu menjadi bagian dari neraca keuangan daerah dan menjadi kekuatan finansial pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan serta pemerataan ekonomi masyarakat.
“Sinergi ini kata kunci keberhasilan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Bapak Menteri hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta mencari solusi bersama atas persoalan di lapangan,” tuturnya.
Ia memastikan Pemprov Sulawesi Selatan siap mendukung penuh agenda dan kebijakan ATR/BPN.
“Kami berharap lahir rekomendasi dan kebijakan yang memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang. Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri, semoga membawa manfaat dan solusi bagi persoalan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Acara tersebut turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Dony Erwan beserta jajaran.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala