 |
| SOSOK: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi - Foto Dok Adpim Pemprov Kaltim |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ririn Sari Dewi menyampaikan bahwa pengembangan desa wisata di Benua Etam dilakukan secara bertahap dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Saat ini terdapat sekitar 105 desa wisata di Kaltim dengan berbagai kategori. Sebagian masih berada pada tahap rintisan, sebagian telah berkembang, dan beberapa sudah masuk kategori maju. Namun, hingga kini belum ada desa wisata yang mencapai level mandiri.
“Untuk desa wisata embrio hingga rintisan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Dari berkembang ke maju menjadi tugas provinsi. Sedangkan dari maju ke mandiri merupakan tanggung jawab Kemenparekraf,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Ririn, pendekatan bertahap ini dirancang agar pengembangan desa wisata berjalan sesuai kapasitas masing-masing pihak. Selain pemerintah, berbagai mitra juga dilibatkan, seperti akademisi, Bank Indonesia, PLN Nusantara, serta pengelola desa wisata dan pelaku ekonomi kreatif.
“Misalnya Kampung Tenun, desain pengembangan dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu kami mitigasi kekurangannya bersama-sama. Dari PLN Nusantara menangani sarana prasarana, sementara Dispar fokus pada pembinaan,” jelasnya.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama Dinas Pariwisata Kaltim. Melalui pelatihan dan pendampingan, pemerintah membantu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam meningkatkan tata kelola, standar pelayanan, hingga kemampuan promosi.
“Pengelolaan tetap berada di Pokdarwis, tetapi kami mendampingi melalui pembimbingan, monitoring, dan standarisasi asesmen,” terangnya.
Selain pembinaan SDM, pengembangan desa wisata meliputi peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, ekonomi kreatif, dan pembentukan ekosistem pariwisata secara komprehensif. Program ini dirancang berkelanjutan, dengan evaluasi setiap lima tahun untuk menentukan prioritas pengembangan hingga 2029.
“Kita targetkan setiap lima tahun ada progresnya, lalu menentukan lagi desa mana yang digarap menuju 2029,” paparnya.
Ririn menegaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Kaltim menjadi prioritas pengembangan desa wisata. Koordinasi dilakukan secara fleksibel, baik melalui pertemuan langsung maupun virtual, agar program berjalan efektif.
“Kalau pengembangan desa wisata, ya semua prioritas. Tujuh kabupaten, tiga kota tetap menjadi prioritas. Jadi kita jalankan selaras, bersama-sama,” pungkasnya.
Penulis: Dy