 |
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra. Foto-dok.Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan sejumlah langkah strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Hutan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (24/11/2025).
Fokus utama pemaparan disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra, yang menjelaskan berbagai skema pengurangan emisi dan rencana pemulihan lahan kritis di provinsi tersebut.
“Selama ini informasi mengenai skema emisi dan offset hanya kita dapatkan secara sekilas dari pemberitaan atau regulasi. Hari ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta narasumber dari Warsi, dan pakar ITB memberikan pemahaman detail mengenai skema yang dapat diterapkan, termasuk administrasi, data safeguard, dan dokumen proposal yang harus disiapkan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pengurangan emisi di Kalsel dilakukan melalui pendekatan komprehensif.
“Kami tidak hanya melakukan penanaman pohon, tetapi juga mengurangi perambahan kawasan hutan serta meminimalkan potensi karhutla. Dua hal ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan tutupan lahan,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Kementerian Kehutanan, tutupan lahan di Kalsel menunjukkan tren positif.
“Pada 2020, tutupan hutan tercatat 904.436 hektare dan meningkat menjadi 945.352 hektare pada 2024. Angka citra satelit ini belum mencerminkan tanaman usia 1–4 tahun. Di lapangan, tutupan lahan sebenarnya lebih baik,” jelasnya.
Fatimatuzzahra juga memaparkan rencana besar penanaman pada 27 November 2025, memanfaatkan dana REDD+.
“Dari total 250 hektare lahan milik Pemprov, kami akan melaksanakan penanaman pada 100 hektare. Area ini dibagi menjadi empat zona: dua zona tanaman buah produktif (MPTS), 30 hektare tanaman ulin, dan 20 hektare eucalyptus. Kita akan memiliki hamparan ulin dalam satu kawasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penanaman dilakukan oleh petani hutan setempat dan pengelolaannya akan dilakukan oleh Pemprov Kalsel.
“Jalan inspeksi juga disiapkan sebagai jalur pemeliharaan dan sekat pagar untuk perlindungan kawasan,” tambahnya.
Fatimatuzzahra juga menyampaikan catatan historis tutupan hutan yang semakin membaik.
“Pada 2013 tutupan hutan 640 ribu hektare, pada 2018 menjadi 511 ribu hektare, dan pada 2022 menyusut menjadi 458 ribu hektare. Penurunan angka deforestasi dalam beberapa tahun terakhir adalah hasil dari kombinasi penanaman, pengendalian perambahan, dan pencegahan karhutla,” tuturnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Dinas Kehutanan Kalsel menegaskan komitmennya menjalankan arahan Gubernur untuk memulihkan lahan kritis, meningkatkan cadangan karbon, serta memperkuat ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan.
Sumber: Diskominfo Kalsel