 |
| TAHAP II IKN: 13 paket pengadaan tanah rampung, ATR/BPN pacu pembangunan IKN -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, IKN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini resmi memasuki tahap kedua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen penuh untuk memastikan proses transisi pembangunan berjalan lancar hingga rampung.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap I dan II IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana,” ujar Ossy.
Wamen Ossy menegaskan, dukungan kementeriannya tidak sebatas koordinasi administratif, melainkan juga menyentuh fondasi utama pembangunan kota baru — ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang.
“Sejak awal pembangunan IKN pada 2020, Kementerian ATR/BPN sudah berperan dalam pengadaan tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” jelasnya.
Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di IKN. Paket tersebut mencakup lahan untuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake Sungai Sepaku, duplikasi Jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, serta jalan bebas hambatan.
Sementara dalam aspek tata ruang, sebanyak sembilan RDTR telah rampung dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat perizinan dan investasi.
Dalam rapat yang sama, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan tahap kedua telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan diarahkan agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
“Indikatornya antara lain: pembangunan KIPP seluas 800–850 hektare, pembangunan gedung mencapai 20 persen, hunian 50 persen, serta sarana-prasarana dasar 50 persen. Indeks aksesibilitas dan konektivitas juga ditargetkan mencapai 0,74,” papar Basuki.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memonitor perkembangan pembangunan IKN agar seluruh tahapan berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan tata ruang nasional.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja kementerian. Wamen Ossy hadir bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA