 |
| REFORMA AGRARIA: Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian ATR/BPN catat capaian besar di bidang pertanahan -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan sederet capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program kementerian diarahkan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Satu tahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
Dalam satu tahun terakhir saja, pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta di antaranya telah disertipikasi. Program ini turut memberi dampak ekonomi yang signifikan dengan penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal ikut bergerak,” jelas Ossy.
Transformasi digital juga menjadi sorotan. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik, melonjak drastis dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya. Digitalisasi layanan diharapkan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan bagi masyarakat.
Selain itu, kementerian terus memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan. Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, ada penambahan sekitar 16.600 bidang, guna memastikan kepastian hukum bagi aset sosial dan keagamaan di seluruh Indonesia.
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan berarti. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma Agraria menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” kata Ossy.
Dalam aspek penegakan hukum, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga semakin tegas, dengan 140 pelaku telah diproses hukum. Dari hasil penindakan tersebut, 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Seluruh capaian tersebut menjadi bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Ossy Dermawan.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala
Tags:
ATR/BPN BARITO KUALA