x
 |
| NOL SENGKETA: Nusron Wahid klaim tak ada kasus sengketa tanah baru di tahun pertama kabinet merah putih -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa selama satu tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, tidak ada kasus baru sengketa tanah yang muncul. Ia menyebut hal ini sebagai hasil dari peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Nusron usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Nusron, sengketa tanah yang kini sedang ditangani merupakan kasus lama yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada saat ini merupakan residu dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun lalu,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN kini lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, bukan hanya penanganan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sistem pertanahan dan tata ruang agar semakin akurat, akuntabel, dan sulit disalahgunakan oleh oknum.
“Melawan mafia tanah paling efektif itu bukan hanya dengan penegakan hukum, tetapi dengan membentengi diri—membangun sistem yang tidak bisa dibobol atau diakali. Kalau sistemnya kuat, mafia tanah akan hilang dengan sendirinya,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN mencatat, selama 2025 nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun, dengan luas lahan sekitar 13 ribu hektare yang berhasil diamankan dari potensi kejahatan pertanahan.
Dalam sidang kabinet tersebut, Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, mendampingi Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala