 |
| STANDAR BARU: Anggaran 2026 naik, Kementerian ATR/BPN fokus perbaikan layanan publik -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah mendukung kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Menurut Wamen Ossy, sekitar 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran 2026 akan diarahkan pada dua prioritas utama, yakni penyederhanaan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah perbaikan business process di tingkat pusat maupun daerah. Dengan 527 satuan kerja di seluruh Indonesia, pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan tetap akurat karena produk yang dihasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” tegasnya.
Sementara itu, di bidang SDM, kementerian akan memperkuat sistem tour of duty dan tour of area. Tujuannya, agar pegawai memperoleh pengalaman kerja di berbagai daerah, tidak terjebak di zona nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Wamen Ossy menjelaskan, meski PTSL telah mencatat capaian signifikan sejak diluncurkan pada 2016–2017, pekerjaan besar masih menanti. Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25 persen belum tersertipikasi.
Pada 2024, target PTSL sempat mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta pada 2025. Berkat dukungan DPR, target kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah di 2026.
“Percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Kami berharap Komisi II DPR RI terus mengawasi agar program ini semakin optimal dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat,” tutup Wamen Ossy.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala