 |
| TRANSPARANSI: Kementerian ATR/BPN kantongi anggaran Rp9,49 triliun untuk tahun 2026 -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025). Dalam rapat tersebut, disepakati pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang,” jelas Nusron, yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Nusron menegaskan, anggaran tahun 2026 akan diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan program strategis pertanahan. Dari total pagu, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, mencakup pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah.
Sementara itu, sekitar Rp3,023 triliun diperuntukkan bagi kegiatan non-operasional, termasuk program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. “Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun,” tambah Nusron.
Selain belanja kementerian, ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dibanding tahun sebelumnya. Target tersebut mayoritas berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, sementara Rp44,651 miliar lainnya bersumber dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan bahwa penggunaan anggaran akan dijalankan secara transparan dan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari DPR dalam pelaksanaan program.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi upaya anggota DPR RI Komisi II dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya,” ujarnya.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini turut menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hadir pula seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan ATR/BPN.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala