 |
| DEMONSTRASI NASIONAL: Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah -Foto dok cnnindonesia.com |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Gelombang aksi unjuk rasa terus bergulir di Jakarta dan sejumlah kota besar dalam sepekan terakhir. Ribuan pelajar, mahasiswa, buruh, hingga organisasi masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan tuntutan perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum.
Aksi pertama pecah di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Demonstrasi yang didominasi pelajar dan mahasiswa itu berujung ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa sekitar pukul 14.00 WIB.
Tidak berhenti di sana, rangkaian aksi kembali digelar pada 28–31 Agustus. Di Jakarta, massa bergerak di tiga titik utama: Gedung DPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
Situasi semakin memanas usai insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta, 28 Agustus. Peristiwa itu memicu gelombang solidaritas di berbagai daerah, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.
Koalisi masyarakat sipil merumuskan daftar desakan yang mereka sebut sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati.”
Melalui unggahan akun resmi LBH Jakarta, koalisi meminta 17 tuntutan jangka pendek dipenuhi dalam kurun sepekan hingga 5 September 2025. Sementara delapan tuntutan tambahan diberikan tenggat waktu hingga Agustus 2026.
Tuntutan jangka pendek ada 17 yang harus dipenuhi dalam kurun sepekan hingga 5 September 2025 meliputi:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
- Publikasikan transparansi anggaran
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
- Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
- TNI segera kembali ke barak
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
- Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk buruh
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
Sementara 8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
- Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
- Reformasi sektor perpajakan dengan adil.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali ke barak.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.
Aksi maraton yang meluas ini menandai meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah nyata dalam penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Koalisi sipil menegaskan, bila tuntutan tidak segera direspons, gelombang aksi dipastikan berlanjut dan berpotensi meluas.
Sumber: cnnindonesia.com