 |
| Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan TPPO di Pelaihari. Foto-Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan perempuan serta anak dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi saat membuka Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan TPPO di Pelaihari, Rabu (10/9/2025).
Mewakili Bupati H. Rahmat Trianto, Sekda Ismail Fahmi menyatakan bahwa kasus perdagangan orang masih menjadi ancaman serius.
"Kita harus memperkuat sistem pencegahan, meningkatkan deteksi dini, memberikan pendampingan efektif bagi korban, serta mengoptimalkan sinergi lintas sektor," tegasnya.
Bupati dalam sambutannya menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama. "Perempuan adalah pilar keluarga, anak-anak generasi penerus bangsa. Jika keduanya tidak terlindungi, masa depan kita ikut terancam. Karena itu, mari bersama menjadi garda terdepan dalam menjaga mereka," lanjutnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Polres Tanah Laut, Kemenag, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Disnakerind, dan UPTD PPA. Diskusi diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Kepala DP3AP2KB, Maria Ulfah, melaporkan bahwa untuk penanganan korban, pihaknya menyediakan layanan komprehensif di rumah perlindungan UPTD PPA. Layanan ini meliputi asesmen, konseling, pemeriksaan kesehatan, pengamanan, hingga pelatihan keterampilan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan aktivitas positif, termasuk bahan bacaan.
Pemkab Tanah Laut berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman dan meningkatkan kolaborasi semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi TPPO.
Penulis: Lutfi