 |
| PERJUANGKAN KEADILAN: Orasi kebangsaan di Ternate, Nusron Wahid bicara soal keadilan dan kontribusi bangsa -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala |
RILISKALIMANTAN.COM, MALUKU UTARA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan, khususnya terkait pengelolaan tanah nasional. Hal itu disampaikan dalam orasi kebangsaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).
“Dalam konteks kita mengambil keputusan publik, yang paling penting adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” ujar Nusron.
Ia menekankan bahwa nilai keadilan tidak hanya relevan dalam pengelolaan kebijakan publik, tetapi juga dalam kehidupan beragama dan bernegara. Menurutnya, siapa pun dan di mana pun seseorang berada—baik pejabat publik maupun rakyat biasa—harus menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme di mana pun kita berpijak, apakah itu sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang kita perjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi membutuhkan perdebatan soal latar belakang, melainkan kontribusi nyata bagi kemajuan negeri.
“Kita sudah tidak saatnya lagi bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Terlebih jika berbicara dalam konsepsi keislaman, hal itu harus menyentuh tiga aspek sekaligus, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” ujarnya.
Rakor Regional KAHMI di Ternate dibuka langsung oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia”, kegiatan ini dihadiri pula oleh Staf Khusus Menteri ATR Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran.
Sumber: ATR/BPN Barito Kuala