 |
| TUDUHAN REKAYASA: Hasan Nasbi beberkan bukti pemerintah tak sembunyikan angka ekonomi -Foto dok finance.detik.com |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sorotan publik. Pertumbuhan yang tercatat sebesar 5,12% itu menimbulkan keraguan di sejumlah kalangan. Namun, pemerintah memastikan bahwa data tersebut disampaikan secara objektif dan transparan, tanpa ada upaya pengaburan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan, pemerintah tidak pernah memanipulasi atau menyembunyikan data ekonomi. Ia menegaskan bahwa kejujuran dalam publikasi data sudah menjadi komitmen pemerintah sejak awal.
“Pemerintah itu jujur-jujur saja kalau mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).
Hasan lalu memaparkan catatan pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal terakhir sebagai bukti keterbukaan data oleh pemerintah. Menurutnya, fluktuasi angka pertumbuhan yang disampaikan membuktikan bahwa tidak ada rekayasa atau upaya manipulasi informasi.
“Di kuartal IV 2024, atau saat awal Presiden Prabowo Subianto menjabat, pertumbuhan ekonomi diumumkan sebesar 5,02%. Lalu di kuartal I 2025, datanya turun menjadi 4,87%. Itu tetap diumumkan secara terbuka oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama,” jelasnya.
Kini, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat di kuartal II 2025, tercatat sebesar 5,12%. Hasan menyatakan bahwa peningkatan ini juga diumumkan secara apa adanya, berdasarkan data riil yang dihimpun BPS.
“Kuartal II naik jadi 5,12%. Diumumkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS yang sama. Jadi, sekali lagi, kalau turun kita bilang turun, kalau naik ya dibilang naik. Semua jujur,” tegas Hasan.
Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga kepercayaan terhadap institusi statistik negara, serta melihat data ekonomi dalam konteks yang lebih luas, termasuk dinamika global dan upaya stabilisasi ekonomi nasional.
Sumber: finance.detik.com
Tags:
BISNIS