Rakor dengan Pemda, Menteri Nusron Bersama Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara Sepakat Menjaga Ekosistem Tata Ruang

 

DISEPAKATI: ATR/BPN dan Pemda Sulut teken komitmen tata ruang dan pertanahan -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala

 

RILISKALIMANTAN.COM, SULUT - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (17/07/2025). Dalam pertemuan strategis tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi untuk menjaga ekosistem tata ruang dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut.

“Kita sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem tata ruang ini,” ujar Menteri Nusron usai Rakor yang digelar untuk membahas isu-isu strategis terkait pertanahan dan penataan ruang di Sulawesi Utara.

Selain membahas aspek pertanahan, pertemuan juga menyoroti pentingnya penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menteri Nusron juga menekankan urgensi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai landasan utama dalam percepatan investasi dan proses perizinan yang lebih efisien.

“RDTR yang dibutuhkan di Sulut itu minimal 62 dokumen. Yang sudah jadi baru 3. Artinya, baru sekitar 4%. Karena itu, tadi kita sepakat bahwa meskipun biayanya besar, akan kita tanggung bersama,” tegas Nusron.

Untuk mempercepat penyusunan RDTR, pemerintah menetapkan skema pembiayaan proporsional: sepertiga ditanggung oleh pemerintah pusat, sepertiga oleh pemerintah provinsi, dan sisanya oleh pemerintah kabupaten/kota. Skema ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang guna mendukung percepatan pembangunan dan investasi daerah.

Dalam forum tersebut, Menteri Nusron juga memimpin diskusi mengenai sejumlah persoalan mendesak di bidang pertanahan, seperti pemanfaatan lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah habis, penyelesaian sengketa tanah, serta percepatan sertipikasi aset milik pemerintah daerah yang hingga kini banyak belum tercatat secara hukum.

Rakor ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran terkait.

Sumber: ATR/BPN Barito Kuala