 |
| POTONG PITA: Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat melakukan seremoni peluncuran dua tenant baru di Mal Pelayanan Publik - Foto Dok H Faidur |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mempermudah akses layanan publik terus menunjukkan progres signifikan. Terbaru, Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, secara resmi meluncurkan dua tenant baru di Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (16/7/2025). Kedua layanan strategis tersebut yakni Tenant Imigrasi dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) dari Kementerian Perindustrian.
Penambahan layanan ini disebut menjadi lompatan penting dalam memperkuat integrasi sistem pelayanan di Banjarbaru. Kini, masyarakat tak hanya dapat mengurus dokumen kependudukan dan perizinan, tapi juga bisa mengakses layanan pembuatan paspor serta pengujian dan standardisasi produk dalam satu lokasi yang terpusat.
Lisa menyampaikan apresiasinya atas hadirnya dua tenant baru yang memperkaya fungsi MPP sebagai simpul pelayanan publik modern.
“Kami sangat bersyukur dan bangga. Dengan bergabungnya Imigrasi dan BSPJI, MPP Banjarbaru semakin lengkap dalam memberikan layanan berkualitas dan efisien bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa transformasi pelayanan publik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kenyamanan, transparansi, dan kemudahan akses.
“Tadi kami sempat berbincang dengan warga yang mengakses layanan. Mereka merasa terbantu dengan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit. Inilah esensi MPP yang ingin terus kita bangun,” tambahnya.
 |
| DIALOG: Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, berbincang dengan salah satu pengunjung Mal Pelayanan Publik - Foto Dok H Faidur |
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengungkapkan bahwa MPP terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Ia mencatat peningkatan signifikan jumlah tenant dalam dua tahun terakhir.
“Pada awal 2024 hanya ada 21 tenant. Kini, dengan tambahan Imigrasi dan BSPJI, total menjadi 36 tenant yang memberikan layanan lintas sektor di satu tempat,” jelasnya.
Menurut Bambang, langkah ini mempertegas komitmen Pemkot Banjarbaru dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis pelayanan. Ia juga optimistis MPP Banjarbaru akan menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan responsif, tak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga secara nasional.
Penambahan tenant ini sekaligus memperluas jangkauan layanan MPP, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan hukum, perpajakan, hingga layanan keimigrasian dan standardisasi industri.
Dengan pendekatan pelayanan terintegrasi ini, Banjarbaru kian mantap menempatkan diri sebagai kota pelayanan publik yang inklusif, inovatif, dan pro-rakyat.
Penulis: H Faidur