 |
| BICARA: Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman, saat menegaskan pentingnya penguatan koordinasi daerah dalam pelaksanaan KUR dalam kegiatan Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan - Foto Dok Realita Nugraha |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah terus menggenjot optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak sektor UMKM di daerah. Salah satu langkah strategis ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) RI dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan, Rabu (18/6/2025), di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Mengusung tema “Tepat Sasaran, Tepat Guna, Tepat Waktu”, Rakor ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor dari lima provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, termasuk perbankan penyalur KUR, pelaku UMKM, serta lembaga penjamin.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi daerah dalam pelaksanaan KUR. Ia menyebut, Rakor regional semacam ini merupakan pendekatan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap realisasi program strategis nasional.
“Dari total plafon nasional KUR sebesar Rp300 triliun di tahun 2025, kita targetkan 60 persen dialokasikan untuk sektor produksi, bukan konsumsi,” ujar Maman dalam sambutannya.
Menurutnya, kualitas penyaluran menjadi indikator utama keberhasilan KUR. Artinya, bukan hanya besarannya yang penting, melainkan apakah kredit tersebut benar-benar menyasar pelaku usaha yang tepat, waktu pencairannya sesuai kebutuhan, dan digunakan untuk mendorong produktivitas.
Menteri Maman juga mengapresiasi wilayah Kalimantan yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap sektor produksi. “Hingga saat ini, 62 persen penyaluran KUR di Kalimantan sudah menyasar sektor produksi, melebihi target nasional,” ungkapnya.
Namun demikian, ia juga menggarisbawahi rendahnya kontribusi Kalimantan terhadap total nasional. Dari Rp116 triliun KUR yang telah tersalur secara nasional, Kalimantan baru berkontribusi sekitar Rp7,6 triliun.
“Ini menjadi catatan penting. Kita dorong bank penyalur, dinas provinsi, dan kepala daerah agar lebih agresif mendorong partisipasi UMKM terhadap program KUR,” tegasnya.
Sementara, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengakui tantangan utama dalam penyaluran KUR terletak pada ketersediaan dan akurasi data pelaku UMKM.
“Hingga saat ini realisasi kami baru sekitar Rp180 miliar dari target Rp3 triliun. Salah satu kendalanya adalah kesenjangan data antara yang tercatat dan yang sebenarnya ada di lapangan,” jelas Fachrudin.
Pihaknya kini tengah melakukan restrukturisasi internal serta penguatan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi penyaluran. Ia berharap dukungan lebih aktif dari pemerintah daerah dalam pengumpulan dan validasi data pelaku usaha.
Sebagai bagian dari penguatan sistem penjaminan KUR, Rakor ini juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo, dua lembaga penjamin strategis dalam ekosistem KUR nasional.
Dengan penguatan sinergi pusat dan daerah, pemerintah optimistis implementasi KUR 2025 di Kalimantan bisa lebih inklusif dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja di sektor produktif.
Penulis: Realita Nugraha