 |
| TANDA TANGAN: Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menandatangani berita acara kegiatan Musrenbang RPJMD 2025–2029 - Foto Dok Humas DPRD Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menegaskan pentingnya tindak lanjut nyata dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Musrenbang tingkat provinsi yang digelar di Auditorium KH. Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025) lalu.
Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman itu turut dihadiri pejabat dari kementerian terkait seperti Bappenas dan Kemendagri, serta kepala daerah se-Kalsel. Kehadiran pemerintah pusat disebut sebagai bukti sinergi dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
"Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada Kementerian Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan (pembangunan -red) untuk lima tahun ke depan," ujar Supian HK.
Supian menyambut positif penyusunan RPJMD, namun mengingatkan bahwa keberhasilan tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan dokumen. Ia berharap seluruh rencana benar-benar terealisasi di lapangan.
"DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan, tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas saja. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya, itu yang kita giring nanti bersama-sama," tegasnya.
Ia juga memastikan, DPRD Kalsel siap mendukung anggaran untuk program prioritas yang diusulkan gubernur selama sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita di tahun jamak kita siap saja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan 13 kabupaten/kota di Kalsel. Ia menilai ketidaksesuaian data bisa menjadi hambatan dalam implementasi program pembangunan.
"Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam musrenbang) ini pasti akan susah. Dan itulah tadi juga Pak Gubernur menekankan kepada bupati agar turun ke lapangan mendata semua," ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ia juga mengimbau agar kepala daerah benar-benar memastikan keakuratan data lapangan demi menghindari kesalahan sasaran bantuan.
"Ini (data) benar-benar di-cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar dicek kembali. Benar nggak ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal," tandasnya.
Musrenbang ini juga menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian seperti Kemendagri, Bappenas, dan KLHK, baik secara luring maupun daring. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kalsel yang lebih terarah dan terukur.
Sumber: dprdkalselprov.id