 |
| RAPAT: Gubernur Kalsel, H. Muhidin, saat memaparkan beberapa isu penting dalam RDP bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri - Foto Dok Biro Adpim Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Selasa (29/4/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat ini membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, fokus pada dana transfer pusat ke daerah, kondisi fiskal, hingga pengelolaan BUMD.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda tersebut, H. Muhidin menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari dukungan pilkada serentak hingga persoalan pendanaan daerah. Ia menyampaikan langsung perkembangan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru.
“Mengenai penyelenggaraan PSU pada Sabtu, 19 April yang lalu ini aman,” ujar Muhidin di hadapan pimpinan dan anggota DPR serta para kepala daerah lainnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan PSU yang berjalan kondusif turut didukung pengawasan langsung oleh Ketua Komisi II DPR. Namun, Muhidin juga menyoroti adanya gugatan hasil PSU yang dinilai tak berdasar, mengingat tidak ditemukan pelanggaran oleh Bawaslu.
“Mohon kepada Komisi II DPR RI yang bertanggungjawab soal pemilu dapat menegakkan hukum dalam permasalahan gugatan PSU,” tambahnya.
Selain itu, Muhidin juga memaparkan postur keuangan Pemprov Kalsel, termasuk realisasi transfer pusat ke daerah dari 2021-2024, rincian APBD 2024-2025, hingga capaian PAD. Ia secara tegas mengingatkan adanya dana transfer Tahun Anggaran 2023 dari pusat yang belum dibayarkan.
“Ada catatan bahwa TA 2023 itu transfer pusat yang belum bayar. Itu senilai 1,399 Triliun dan kami memohon kepada Komisi II agar dibayar secepatnya ini kepada kami,” ungkapnya.
Paparan Gubernur Kalsel tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi II DPR RI. “Paparan Pak Gubernur Kalsel tadi mestinya ditaruh di awal, supaya bisa jadi inspirasi peserta lain,” kata Rifqi.
Ia pun menggarisbawahi posisi fiskal Kalsel yang cukup seimbang. “Kalsel ini ya dalam grafik mengenai rasio PAD dan APBN itu persis di tengah-tengah. Karena posisinya itu 49,8% APBD dan 50% APBN,” jelasnya.
Menanggapi permintaan Gubernur, Rifqi memastikan pihaknya akan turut membantu mendorong pencairan anggaran tersebut. “Kami bersama Pemprov Kalsel akan menagih ke pusat, agar dana segera dicairkan,” tutupnya.
Sumber: wasaka.kalselprov.go.id