 |
| PEMILU INKLUSIF: Penyelenggara pemilu, perwakilan disabilitas, akademisi FISIP Uniska, dan perbankan mengabadikan momen bersama usai pembukaan peringatan Hari Lahir KPU ke-73 di Banjarmasin, Sabtu (7/11/2026). Foto Dok: Rian |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menggelar perayaan Hari Lahir KPU dengan mengusung tema "Ciptakan Pemilu Inklusif" pada Sabtu (7/11/2026).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan ini diisi dengan aksi nyata merangkul Teman Pemilih Disabilitas guna memastikan tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya.
Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin, jajaran pimpinan dan mahasiswa FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari, serta pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banjarmasin.
Penetapan 7 November sebagai Hari Lahir KPU merujuk pada terbitnya Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebagai cikal bakal lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air, yang secara resmi dikukuhkan melalui Keputusan KPU Nomor 170 Tahun 2026.
Ketua KPU Kota Banjarmasin menegaskan bahwa peringatan bersejarah ini harus menjadi ajang introspeksi diri bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
"Hari Lahir KPU bukan sekadar perayaan usia lembaga. Ini adalah momentum evaluasi diri: apakah layanan kami sudah benar-benar bisa diakses oleh semua pemilih, termasuk Teman Pemilih Disabilitas. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang inklusif," tegas Ketua KPU Kota Banjarmasin dalam sambutannya.
Rangkaian kegiatan diisi dengan dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan ramah disabilitas, simulasi pemungutan suara, hingga penyerapan aspirasi secara langsung dari komunitas disabilitas.
Dalam forum tersebut, KPU Banjarmasin menegaskan kembali amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Payung hukum ini menjamin hak untuk memilih dan dipilih, aksesibilitas penuh di TPS, serta hak mendapatkan pendampingan tanpa mengorbankan kerahasiaan suara.
Perwakilan PPDI Kota Banjarmasin menyambut baik langkah proaktif KPU dalam mendengarkan suara ragam disabilitas secara langsung.
"Keterbatasan fisik maupun mental bukan alasan bagi kami untuk kehilangan hak politik. Inklusi bukanlah sebuah opsi atau belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara," ujar perwakilan PPDI Kota Banjarmasin di sela-sela acara.
Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas
Berdasarkan data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, KPU Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 2.400 pemilih disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih, dengan rincian:
- Disabilitas Fisik: 892 pemilih (37%)
- Disabilitas Mental: 580 pemilih (24%)
- Disabilitas Wicara: 492 pemilih (21%)
- Disabilitas Netra: 169 pemilih (7%)
- Disabilitas Intelektual: 159 pemilih (7%)
- Disabilitas Rungu: 108 pemilih (4%)
Data akurat ini menjadi pijakan utama KPU Kota Banjarmasin dalam merancang fasilitas TPS yang presisi.
Sebagai catatan, pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2024 lalu, sebanyak 1.129 penyandang disabilitas telah menyalurkan hak pilihnya. KPU optimis angka partisipasi ini akan terus meningkat pada pemilu mendatang.
Tiga Pilar Komitmen Pemilu Inklusif
Guna memastikan kesetaraan di lapangan, KPU Kota Banjarmasin mendeklarasikan tiga komitmen utama:
- Jaminan Data Akurat: Memastikan seluruh warga disabilitas terdata secara mutakhir dalam PDPB melalui kolaborasi aktif bersama keluarga dan komunitas.
- Sosialisasi Tanpa Hambatan: Menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) serta melibatkan organisasi disabilitas sebagai mitra strategis edukasi pemilih.
- TPS Ramah & Aksesibel: Menyiapkan TPS yang mudah dijangkau, dilengkapi template Braille bagi pemilih tunanetra, serta melatih KPPS agar sigap mendampingi tanpa mengintervensi pilihan pemilih.
Perwakilan akademisi dari FISIP Uniska turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah inklusif ini.
"Sinergi antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan perbankan dalam acara ini membuktikan bahwa membangun demokrasi yang inklusif memerlukan kerja sama lintas sektor. Mahasiswa dan akademisi siap mengawal agar TPS di lapangan benar-benar ramah disabilitas," ungkap pimpinan FISIP Uniska.
Menutup kegiatan, Ketua KPU Kota Banjarmasin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bergandengan tangan.
"Inklusi tidak akan pernah terwujud hanya lewat lembaran regulasi. Ia baru benar-benar terwujud ketika Teman Pemilih Disabilitas merasa dihargai, didengar, dan dilayani secara bermartabat di setiap tahapan pemilu," pungkasnya.(ryn)