 |
| SIDANG: Suasana di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara kasus dugaan korupsi lahan transmigrasi Kukar, Jumat (6/11/2026). Foto Dok: Arif Bintang |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Pembuktian perkara dugaan korupsi penambangan batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara di Pengadilan Negeri Samarinda, Jumat (6/11/2026) diwarnai pembahasan mendalam seputar kaidah audit kerugian negara serta batas waktu penuntutan perkara.
Dalam persidangan tersebut, mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dihadirkan sebagai ahli akuntansi dan audit, Sudirman, memaparkan prinsip dasar penghitungan kerugian keuangan negara pada industri pertambangan berizin.
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," kata Sudirman di hadapan majelis hakim yang diketuai Jemmy Tanjung Utama.
Sudirman menjelaskan bahwa batu bara di bawah permukaan tanah pada kawasan hak pengelolaan lahan (HPL) berada di bawah kewenangan bupati melalui izin tambang, bukan milik pemegang sertifikat. Karena itu, audit kerugian negara harus didasarkan pada nilai riil dan tidak boleh bertumpu pada asumsi kepemilikan sepihak.
Ia juga mengkritisi pola penghitungan yang semata-mata mengurangkan nilai penjualan dengan royalti.
"Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti," ujar Sudirman.
Ia menegaskan bahwa sebagai industri ekstraktif, penghitungan biaya penambangan wajib memasukkan harga pokok penambangan, seluruh beban operasional kantor, serta kewajiban pajak perusahaan kepada negara.
Selain metode audit, aspek hukum terkait masa kedaluwarsa penuntutan turut diuraikan oleh saksi ahli hukum pidana, Prof. Eva Zulfa. Mengacu pada Pasal 78 ayat 1 KUHP 1946 sebagai ketentuan yang meringankan terdakwa, penuntutan perkara dinilai telah melewati batas waktu hukum bagi terdakwa Budiono Tanbun.
"Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa Budiono Tanbun sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi," terang Prof. Eva.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Budiono Tanbun di persidangan, yang menyampaikan bahwa dirinya sudah diberhentikan dari kursi direksi sejak perseroan diambil alih manajemen Singapura pada 2007, sehingga tidak lagi terlibat dalam kepengurusan PT KRA.
Persidangan juga mencatat catatan formil dari tim penasihat hukum terkait langkah jaksa penuntut umum yang menjadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dua orang ahli—Ahmad Redi selaku ahli pertambangan dan Sri Winarsih selaku ahli pertanahan—sebagai alat bukti surat tanpa proses pemeriksaan silang.
"Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit," tegas penasihat hukum Andi Simangunsong.
Rangkaian keterangan ahli dan keberatan hukum tersebut kini menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam memutus perkara secara adil dan berkepastian hukum. (AGT)