 |
| RAPAT INDEKS: Kepala Badan Kesbangpol Katingan Roby saat memimpin Rapat Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2026 bersama jajaran OPD di Ruang Rapat Bupati Katingan. Foto Dok: Rilis |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG - Dalam rangka
memperkuat deteksi dini serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di
wilayah daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Pembahasan Indeks Kewaspadaan Nasional
(IKN) Kabupaten Katingan Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat
Bupati Katingan, Komplek Perkantoran Pemda Katingan, pada Selasa (10/11/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Katingan, Roby, serta dihadiri oleh jajaran Kepala
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan maupun perwakilan
yang ditunjuk.
Penyelenggaraan rapat ini merupakan langkah konkrit tindak
lanjut atas Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri RI Nomor 200.4.4/e-1189/Polpum tertanggal 6 November 2026 perihal
Pemberitahuan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional. Melalui pengukuran ini,
Pemkab Katingan bertujuan memperoleh data dan gambaran objektif mengenai
tingkat kewaspadaan daerah berdasarkan indikator nasional yang telah
ditentukan.
Hasil dari pengukuran IKN ini nantinya akan menjadi bahan
analisis mendalam, pemetaan potensi kerawanan, serta dasar perumusan
rekomendasi kebijakan Pemkab Katingan dalam melakukan upaya pencegahan dan
penanganan dini terhadap potensi gangguan kerawanan serta stabilitas daerah.
Pelaksanaan Survei Pengukuran IKN Kabupaten Katingan Tahun
2026 dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, terhitung mulai 9 November
hingga 9 Desember 2026. Proses pengumpulan data dilakukan secara digital
melalui tautan resmi https://gardanusa.c-software.id.
Kesbangpol Katingan mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengisi survei tersebut. Pelibatan responden mencakup berbagai lapisan, mulai dari ASN, TNI/Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, petani, nelayan, mahasiswa, pekerja swasta, tenaga honorer, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum di Kabupaten Katingan.(rls)