 |
| VERIFIKASI LAPANGAN: Jajaran Pemkab Katingan mengikuti verifikasi lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah terus berfokus memperkuat perlindungan perempuan dan anak, menekan angka perkawinan anak, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan daerah. Foto Dok: Rilis |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG - Pemerintah Kabupaten
Katingan terus memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan
perempuan serta anak melalui kebijakan pembangunan yang melibatkan seluruh
lapisan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari Verifikasi Lapangan
untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025
dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Responsif Gender (PPE) Tahun
2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 26
Oktober 2026 tersebut dipusatkan di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Katingan.
Pemerintah Kabupaten Katingan diwakili Sekretaris Daerah Christian Rain,
didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Katingan, Henni, serta
Plt. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Toto Jaya.
Verifikasi dilaksanakan bersama tim dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Deputi
Bidang Kesetaraan Gender. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi
untuk mengklarifikasi dan mendalami hasil verifikasi administrasi, termasuk
catatan verifikator serta kesesuaian data dan bukti dukung penyelenggaraan PUG
di Kabupaten Katingan.
Dalam proses evaluasi, pembahasan tidak hanya berfokus pada
kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang
memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memastikan perempuan dan anak
memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan
perempuan melalui potensi dan kearifan lokal. Di sejumlah wilayah, perempuan
didorong untuk mengembangkan keterampilan menganyam serta mengolah hasil
perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Pemanfaatan rotan sebagai bahan kerajinan dan pengolahan
ikan menjadi ikan kering maupun wadi merupakan contoh kegiatan yang berakar
pada tradisi masyarakat setempat. Wadi, yang dibuat melalui proses fermentasi
ikan, menjadi salah satu bentuk pengolahan pangan tradisional yang dapat
dikembangkan untuk mendukung ekonomi keluarga.
Pelibatan perempuan dalam kegiatan produktif tersebut
menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari program berskala
besar. Penguatan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal dapat menjadi
salah satu jalan untuk membuka peluang pendapatan, mempertahankan pengetahuan
tradisional, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan
produktif.
Pemerintah Kabupaten Katingan juga terus mendorong
pengembangan Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Upaya
tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk
dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta perangkat daerah terkait
lainnya.
Pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak diharapkan
tidak berhenti pada pembentukan program, tetapi dapat mendorong lingkungan desa
yang lebih mendukung partisipasi perempuan, pemenuhan hak anak, serta
keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keluarga dan lingkungan yang aman.
Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan di tingkat desa juga menjadi salah satu perkembangan yang disampaikan
dalam evaluasi tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, dari total
835 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Katingan, sebanyak
233 orang merupakan perempuan. Angka tersebut menunjukkan adanya ruang
partisipasi perempuan dalam lembaga yang berperan menampung aspirasi masyarakat
dan terlibat dalam proses pemerintahan desa.
Selain itu, dari 154 desa di Kabupaten Katingan, terdapat 17
kepala desa perempuan.
Keterlibatan perempuan dalam BPD maupun kepemimpinan desa
menjadi bagian penting dalam memperluas perspektif pembangunan. Kehadiran
perempuan dalam proses pengambilan keputusan diharapkan turut memperkuat
perhatian terhadap kebutuhan keluarga, pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi,
pelayanan dasar, serta perlindungan kelompok rentan.
Meski demikian, peningkatan keterwakilan tersebut tetap
perlu diikuti dengan penguatan kapasitas dan kesempatan yang setara agar
perempuan dapat berpartisipasi secara substantif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Upaya membangun kesetaraan kesempatan juga terlihat dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam sesi diskusi,
perwakilan Bappedalitbang menyampaikan bahwa sejak 2021 hingga 2026, seluruh
desa di Kabupaten Katingan telah memiliki layanan PAUD.
Pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya
mendekatkan akses pendidikan kepada anak sejak usia dini. Keberadaan PAUD di
desa memungkinkan anak memperoleh kesempatan belajar lebih awal tanpa harus
selalu bergantung pada fasilitas pendidikan yang berada jauh dari tempat
tinggal mereka.
Di sisi lain, pengembangan PAUD turut membuka ruang
pemberdayaan bagi perempuan di tingkat desa, termasuk melalui keterlibatan
mereka sebagai tenaga pendidik. Peran tersebut tidak hanya mendukung layanan
pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk
berkontribusi langsung dalam pembangunan sumber daya manusia di lingkungannya.
Pemerataan akses PAUD menjadi penting karena pendidikan anak
usia dini merupakan salah satu fondasi perkembangan karakter, kemampuan sosial,
dan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam verifikasi lapangan
adalah perlindungan perempuan dan anak, khususnya upaya pencegahan perkawinan
anak.
DP3AP2KB Kabupaten Katingan menyampaikan bahwa penanganan
isu tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Agama, Dewan Adat Dayak, serta
unsur terkait lainnya.
Pendekatan yang dilakukan mencakup edukasi kepada
masyarakat, sosialisasi ke sekolah dan desa, serta peningkatan pemahaman
mengenai perlindungan anak. Pelibatan tokoh agama dan tokoh adat juga menjadi
bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat dengan memperhatikan kondisi
sosial dan budaya setempat.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa jumlah kasus
perkawinan anak yang sebelumnya tercatat sebanyak 42 kasus menurun menjadi 14
kasus pada tahun berjalan. Angka ini menjadi indikasi awal perkembangan upaya
pencegahan, meskipun evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan
konsistensi data, periode pembanding, dan keberlanjutan penurunan kasus.
Penanganan perkawinan anak memerlukan keterlibatan berbagai
pihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan faktor sosial, budaya,
pendidikan, pemahaman hukum, serta kondisi keluarga.
Melalui pendekatan bersama, pemerintah daerah berupaya
memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak, memastikan
hak mereka terpenuhi, dan memberikan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang
secara optimal.
Selain pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah juga
menyampaikan pelaksanaan edukasi dan pendampingan terkait perlindungan
perempuan dan anak di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Mendawai dan
Katingan Kuala.
Penguatan perlindungan perempuan dan anak turut dilakukan
melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Bajenta di Kabupaten
Katingan.
Layanan ini menjadi salah satu sarana edukasi dan
pendampingan keluarga, terutama dalam meningkatkan pemahaman orang tua mengenai
pengasuhan, perkembangan anak, dan upaya mencegah kekerasan di lingkungan
keluarga.
Pelaksanaannya dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi kepada masyarakat serta kerja sama dengan berbagai unsur, termasuk Tim
Penggerak PKK, Posyandu, Dharma Wanita, dan kelompok kegiatan bina keluarga.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa DP3AP2KB
menyediakan dukungan tenaga psikolog untuk membantu penanganan sesuai
kebutuhan. Apabila persoalan memerlukan layanan lanjutan yang tidak dapat
ditangani di tingkat kabupaten, rujukan kepada layanan profesional di tingkat
provinsi dapat dilakukan.
Keberadaan layanan pendampingan seperti ini penting agar
masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan bantuan yang sesuai ketika
menghadapi persoalan pengasuhan, keluarga, maupun perlindungan perempuan dan
anak.
Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Katingan
turut menyampaikan hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan pada Agustus
2026. Secara umum, terdapat peningkatan dalam pelaksanaan evaluasi, meskipun
masih ada dua perangkat daerah yang belum menyelesaikan perencanaan terkait
aspek gender.
Catatan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi perangkat
daerah agar perspektif gender dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan
penganggaran, bukan sekadar menjadi kelengkapan administratif.
Melalui Pengarusutamaan Gender, pemerintah daerah diharapkan
mampu mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki,
kemudian menerjemahkannya ke dalam program, kegiatan, serta alokasi sumber daya
yang tepat sasaran.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat memberikan
manfaat yang lebih merata dan menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan
masing-masing kelompok.
Tim verifikator juga memberikan perhatian terhadap
kesesuaian dokumen pelaporan dengan periode penilaian, termasuk pembaruan
dokumen pendukung dan penyempurnaan data yang diunggah. Pemerintah Kabupaten
Katingan menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan
pelaporan kinerja penyelenggaraan PUG.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemerintah Kabupaten
Katingan diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarperangkat daerah,
meningkatkan kualitas data, serta memastikan kebijakan responsif gender dapat
dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Keberhasilan penyelenggaraan PUG pada akhirnya tidak hanya diukur dari dokumen evaluasi atau capaian penilaian, tetapi juga dari semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatnya akses anak terhadap pendidikan dan perlindungan, serta terbangunnya lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan inklusif.(rls)