 |
| SAMBUTAN: Gubernur Muhidin mengajak perguruan tinggi tetap menjaga daya kritis dan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta perguruan tinggi tetap menjaga daya kritis dan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Muhidin menegaskan, kritik, saran, dan masukan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga. Penyampaiannya harus berlangsung aman bagi semua pihak, termasuk mereka yang menyuarakan pendapat.
“Yang perlu kita jaga bersama adalah agar penyampaian itu tetap aman bagi semua pihak, termasuk bagi mereka yang menyampaikan kritik, saran, dan masukan,” tegas Muhidin di Banjarmasin, Senin (26/10/2026).
Ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi terus membuka ruang komunikasi di lingkungan kampus. Aspirasi maupun keresahan yang berkembang di masyarakat diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Menurut Muhidin, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kontribusi akademisi dibutuhkan untuk membantu menjawab persoalan daerah yang memerlukan kajian mendalam, bukan hanya melalui pendekatan birokrasi.
Sejumlah persoalan yang disorot antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mitigasi bencana, serta penyiapan sumber daya manusia yang produktif untuk mendukung pembangunan.
“Dalam konteks pembangunan daerah, tentu kami memandang universitas dan perguruan tinggi sebagai mitra kerja pemerintah provinsi,” ujarnya.
Muhidin mencontohkan Universitas Lambung Mangkurat yang memiliki Pusat Studi Kepolisian sebagai salah satu potensi akademik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan perguruan tinggi.
Ia berharap lembaga kajian di kampus mampu menghasilkan rekomendasi yang praktis dan aplikatif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan publik dan menangani tantangan pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang diprakarsai Polda Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Muhidin turut mengapresiasi sinergi kepolisian dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menilai situasi yang aman dan kondusif diperlukan agar pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan berkelanjutan. Namun, menurutnya, menjaga kondisi tersebut bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Muhidin mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, perguruan tinggi, dan masyarakat memperkuat komunikasi serta kebersamaan untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung kehidupan demokrasi dan pembangunan di Banua. (rls)